Logopit-1595379189656

Bangkitlah Pelayanan Pendidikan Di Nganjuk

 









*Djulianto*


Nganjuk,Duta Warta News - Bangkit !!Mulailah dengan niat yang baik untuk memberikan pelayanan pendidikan dalam situasi pandemi Covid-19, meskipun pemberlakuan New Normal (tata hidup baru) dan juga adaptasi kondisi tata hidup baru sudah berjalan ,namun sampai saat ini hanya beberapa sekolah yang menjalankan pembelajaran tatap muka praktek dan juga tatap muka teori.


Menyikapi kondisi pelayanan pendidikan di Kabupaten Nganjuk yang belum memperlakukan Belajar Tatap Muka Praktek dan juga Pembelajaran Teori berdasarkan Jenjang pendidikan di SD,SMP SMA & SMK.


Apalagi berdasarkan regulasinya, Presiden sudah mengeluarkan surat edaran sesuai 

Instruksi Presiden No.6 Tahun  2020 tentang pematuhan Protokol kesehatan Covid-19 serta  Kabupaten Nganjuk ,melalui  perbup  No.35 tahun 2020 tentang Penetapan Disiplin Dan  Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pengendalian Covid-19 sudah diperlakukan .


Terus apalagi jika ingin segera bangkit dalam menjalankan amanat itu?


Beberapa hari ini muncul berita yang memberikan informasi dimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan keputusan terbaru mengenai peraturan masuk sekolah di masa pandemi.


Dalam kegiatan pembelajaran tersebut,prinsip dasarnya, kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga,orang tua  dan masyarakat umum tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh kebijakan pemerintah. 


Sehingga dilakukan penyesuaian pelaksanaan pembelajaran tergantung dengan daerah masing-masing yang tentu saja tidak beresiko dengan kesehatan .


Disalin dari beberapa informasi yang disampaikan Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan.


Namun, ada keputusan berbeda menyangkut pembelajaran siswa SMK yang diperbolehkan untuk menggelar sekolah tatap muka untuk semua daerah.


Pembelajaran dengan metode lebih banyak praktik, menjadi alasan siswa SMK diperbolehkan menggelar tatap muka,atau pembelajaran tatap muka praktik lebih ditonjolkan.


Namun sekali lagi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta akan dilakukan evaluasi ke depannya.


Sedangkan pembelajaran sekolah PAUD, baru boleh memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.


Nadiem meminta ,Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif Covid-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali.


Untuk mendukung keputusan Menteri Nadiem, Mendagri meminta pemda mempersiapkan dana untuk menyiapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan sekolah,SMA dan SMK , provinsi tetap yang memiliki tanggungjawab sedangkan untuk  SD dan SMP Kabupaten dan kota  yang bertanggung jawab.


Menteri dalam negeri, Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dukungan dan bantuan pada pemerintah daerah. Sehingga dana bantuan dapat disalurkan untuk untuk menyediakan sarana sanitasi, kebersihan, thermo gun, hingga masker.


Tito meminta pemda untuk mengingatkan sekolah memastikan pengisian nomor handphone siswa di dapodik untuk menerima bantuan penyediaan kuota.


Bagaimana Pengalihan Dana BOS?


Mendikbud Nadiem Makarim menyebut dana BOS untuk beli kuota internet demi meringankan beban orangtua dan siswa.


Dikutip dari Kompas.com, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini.


Pernyataan Menteri Nadiem Makarim saat di Bogor,Kamis(30/7/2020)bahwa 100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak.


Ia melihat, banyak keluhan dari para guru dan orangtua murid yang merasa sulit menyediakan kebutuhan kuota internet dalam proses kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi ini.


Mas Menteri menyampaikan bahwa kebebasan dengan kriteria (dana BOS) Kemendikbud. Ini diskresi untuk kepala sekolah.


Hal yang paling krusial dialami oleh guru dan peserta didik adalah menjalankan sistem PJJ adalah ketersediaan kuota internet dan jaringan.(Red/Djul)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama