Transformasi Digital Sektor Transportasi: Modal Intelektual Indonesia Tertinggal, Butuh Tindakan Cepat

Dr. Fariz (ffariz@telkomuniversity.ac.id )Researcher and Lecturer School of Economics and Business, Telkom University.

Dutawartanews.com - Transportasi Indonesia masih berkutat dengan cara-cara lama. Padahal, dunia telah melaju pesat dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengambilan keputusan berbasis data. 

Penelitian terbaru dari Telkom University mengungkapkan fakta yang meresahkan: sektor transportasi pemerintah Indonesia memiliki kesiapan modal intelektual yang tergolong rendah, terutama dalam adopsi teknologi transformasional dan inovasi. Jika tidak segera dibenahi, Indonesia berisiko semakin tertinggal dalam kompetisi global.

Bayangkan seorang sopir angkot di Surabaya yang harus menebak-nebak rute mana yang paling lancar di tengah kemacetan pukul lima sore. Sementara itu, pengemudi taksi di Singapura sudah dibekali sistem cerdas yang memprediksi arus lalu lintas secara langsung (real-time) dan merekomendasikan rute tercepat secara otomatis.

Itulah gambaran sederhana dari kesenjangan digital yang kini memisahkan Indonesia dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Penelitian mendalam yang melibatkan 302 profesional di delapan organisasi transportasi pemerintah Indonesia menunjukkan skor kesiapan modal intelektual sektor ini hanya mencapai 3,25 dari skala 5. Angka ini tergolong "cukup", namun belum "siap". 

Lebih memprihatinkan lagi, dua aspek kritis mendapat nilai rapor merah: adopsi teknologi transformasional (2,4 dari 5) dan kreativitas-inovasi (2,6 dari 5). Apa itu modal intelektual? Singkatnya, ini adalah kemampuan organisasi mengubah pengetahuan, keterampilan, data, dan teknologi menjadi keunggulan kompetitif. 

Dalam konteks transportasi, ini mencakup pengetahuan pengemudi tentang jalan, sistem manajemen, hubungan dengan pelanggan, serta kemampuan memanfaatkan mahadata (big data) untuk pengambilan keputusan.

Indonesia memang unggul dalam satu aspek: manajemen pengetahuan dengan skor 3,8. Hal ini wajar mengingat organisasi transportasi negara kita telah puluhan tahun mengembangkan prosedur baku dan sistem pelaporan yang rapi. 

Namun, keunggulan administratif ini tidak cukup untuk memenangkan persaingan di era digital. Masalah utamanya terletak pada tiga hambatan besar.

Pertama, ketimpangan infrastruktur antara kota besar dan daerah. Hanya 22% perusahaan transportasi di daerah yang memiliki akses ke peralatan berbasis Internet of Things (IoT) dan analitik awan (cloud analytics), bandingkan dengan 65% di kota besar seperti Jakarta.

Kedua, adanya kesenjangan keterampilan (skills gap). Meskipun 56% profesional yang diteliti memiliki gelar master atau lebih tinggi, hanya 30% yang pernah mendapat pelatihan teknis terkait AI atau analitik data. 

Ketiga, budaya organisasi yang cenderung enggan mengambil risiko. Penelitian mencatat bahwa 73% manajer di sektor publik lebih memilih metode konvensional yang "aman" daripada mencoba pendekatan baru.

Realitas Lapangan: Dari Mudik hingga Pelabuhan Fenomena mudik Lebaran adalah ujian paling nyata bagi kegagalan integrasi modal intelektual ini. Setiap tahun, kita menyaksikan kemacetan berulang di simpul-simpul krusial seperti Pelabuhan Merak-Bakauheni atau gerbang tol utama.

Masalahnya bukan sekadar kurangnya aspal atau dermaga,melainkan ketiadaan integrasi data waktu nyata (real-time) antar-pemangku kepentingan. Data volume kendaraan dari operator tol sering kali tidak "berbicara" langsung dengan sistem penjadwalan kapal feri secara otomatis. Akibatnya, keputusan manajemen lalu lintas sering terlambat diambil karena menunggu laporan manual, menyebabkan penumpukan kendaraan yang seharusnya bisa dimitigasi oleh algoritma prediksi sederhana.

Di sektor logistik barang, dampaknya jauh lebih merugikan secara ekonomi. Indonesia masih berjuang menurunkan biaya logistik yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu penyebab utamanya adalah "buta data" di rantai pasok kepulauan. Truk-truk pengangkut barang di daerah sering kali harus menunggu berhari-hari di pelabuhan kecil karena ketidakpastian jadwal kapal perintis. 

Jika modal informasional diterapkan—misalnya melalui aplikasi pelacakan kargo terintegrasi yang dapat

diakses oleh operator kapal rakyat sekalipun—ketidakpastian ini bisa dipangkas, dan harga barang di Indonesia Timur bisa ditekan signifikan.

Selain itu, disparitas digital terlihat mencolok dalam operasional transportasi umum perkotaan di luar Jakarta. Sementara Jakarta membanggakan sistem terintegrasi, kota-kota besar lain seperti Medan,Bandung, atau Makassar masih berjuang dengan sistem angkutan yang terfragmentasi. 

Banyak operator daerah gagal menerapkan sistem pembayaran nirtunai atau pelacakan armada bukan karena mereka tidak ingin, tetapi karena ketiadaan ekosistem pendukung.

Mereka tidak memiliki insinyur data untuk memelihara server, dan pemerintah daerah belum menyediakan payung infrastruktur digital yang memungkinkan operator kecil untuk "menumpang" sistem tanpa biaya investasi awal yang raksasa.

Langkah Strategis Apa solusinya? Penelitian ini merekomendasikan investasi infrastruktur digital yang merata hingga ke daerah, bukan hanya terpusat di Jawa. Selain itu, diperlukan "akademi digital" yang bekerja sama dengan universitas untuk memberikan sertifikasi teknis praktis kepada para insinyur transportasi.

Terakhir, pemerintah perlu mendorong budaya inovasi dengan memberikan insentif bagi unit kerja yang berani melakukan terobosan, meskipun berisiko gagal.

Transportasi adalah urat nadi ekonomi. Tanpa transformasi digital yang serius, kemacetan dan inefisiensi logistik akan terus membebani ekonomi Indonesia hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.

**